Sidang Gugatan Pilwalkot Bekasi, Bambang: MK Diminta Batalkan Penetapan Rekapitulasi Suara

Bambang Sunaryo.[DOK]

JAKARTA | POSBEKASI.COM – Mahkamah Konstitusi mulai menggelar sidang perdana perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) Pilkada Kota Bekasi dengan agenda pemeriksaan awal koreksi redaksional permohonan Pasangan Calon (Paslon) Waikota Bekasi nomor urut 2, Nur Supriyanto – Adhy Firdaus.

Sidang yang dipimpin Majelis Hakim Konstitusi diketuai Aswanto dengan anggota Saldi Isra dan Manahan Sitompul dengan atas pemohon nomor register perkara 27/PHP.KOT-XVI/2018, Jumat 27 Juli 2018.

Diwakili tim kuasa hukum Nur-Firdaus, Bambang Sunaryo dan rekan sebagai pemohon, dan paslon nomor urut 1 Rahmat Effendi – Tri Adhiyanto diwakili tim kuasa hukum Iqbal Daut selaku koordinator.

Tim Kuasa hukum Nur – Firdaus memohon kepada mahkamah agar membatalkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pilkada Kota Bekasi. Sebab, diduga ada kejanggalan terkait rekapitulasi tersebut. “Meminta mahkamah membatalkan rekapitulasi hasil penghitungan suara,” kata Bambang dalam permohonan gugatan kliennya yang dibacakan oleh Andre Kristian.

“Membatalkan keputusan KPU no.120/PL03/6-BKPT/3275KPU-Kota/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kota Dalam Pemlihihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 tanggal 6 Juli 2018,” sebut Andre Kristian.

Pembacaan sidang sempat diinterupsi kuasa hukum pihak terkait, ketika Andre Kristian menyebut hasil klarifikasi atas kebenaran dan keabsahan verifikasi faktual ijazah dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU Kota Bekasi Terkait dengan verifikasi faktual kelengkapan administrasi calon walikota dan walikota Bekasi.

KLIK : Besok MK Gelar Sidang Gugatan Pilkada Kota Bekasi

Untuk itu Majelis Hakim Aswanto meminta agar pihak pemohon hanya membacakan permohongan yang terdapat di dalam register perkara saja, kecuali ada koreksi kesalahan redaksional tulisan.

Dalam keterangannya, Bambang menyebutkan pelanggaran yang dilakukan paslon nomor urut 1 selaku pihak terkait  bukan hanya masalah selisih suara.

“Terjadi kecurangan dengan pengerahan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang jelas-jelas dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Rayendra Sukarmadji,” ungkap Bambang.

Menyikapi pelanggaran yang dinilai Bambang, terstruktur, sistematis dan masif bahwa sejak tahun 2009, MK telah membuat terobosan hukum yang dilakukan untuk memajukan demokrasi, dan bukan hanya terbatas pada selisih perolehan suara, tetapi juga putusan MK lebih mendasarkan dan menggunakan pendekatan substantial justice (substansi Keadilan) yang mempersoalkan electoral process (proses pemilihan),

Menurut Bambang, Mahkamah memastikan kualitas bukan sekedar kuantitas pemilu dengan menyatakan secara materiil telah terjadi pelanggaran ketentuan Pemilukada yang berpengaruh pada perolehan suara. “Seperti kasus pelanggaran manipulasi syarat administrasi pencalonan, politik uang, politisasi birokrasi, kelalaian petugas penyelenggara pemilu dan sebagainya,” katanya.

Dikatakannya, MK dalam beberapa kasus sengketa pilkada tidak hanya melakukan penghitungan kembali hasil penghitungan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan yang diperselisihkan.

“Beberapa kasus sengketa Pilkada, MK pada dasarnya tidak melakukan fungsi peradilan pidana atau administrasi, namun lebih pada mempermasalahkan dan mengadili setiap pelanggaran yang berakibat pada hasil penghitungan suara,” ujarnya.

Sidang perselisihan Pilkada Kota Bekasi akan kembali digelar MK pada Rabu 1 Agustus 2018.[REL/ZUL]

Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *