Beberapa tuntutan FMPP Jabar itu sampaikan langsung di ruang Rapat Komisi V, Gedung DPRD Jawa Barat, Senin 9 Juli 2018, di antaranya menuntut agar siswa miskin dapat diakomodasikan di sekolah negeri atau disalurkan ke sekolah swasta tampa ada pungutan biaya, dan menindak oknum yang memperjual belikan kursi disemua sekolah di Jabar.
KLIK : Komisi V DPRD Jabar Optimis PPDB SMA/SMK 2018 Lancar
KLIK : Awas! Perjualbelikan Kursi Siswa Baru Dijerat Hukum Pidana
“FMPP Jabar juga mengkritisi system zonasi yang diterapkan oleh pemerintah, yang banyak merugikan warga setempat,” kata Hendrawan, selaku Koordinator Aksi FMPP Jabar usai menyampaikan aspirasinya ke Komisi V DPRD Jabar.
Sementara, Yomanius mengatakan, pihaknya akan segera memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar untuk dilakukan evaluasi terkait PPDB Online 2018 ini.[REL/POB]