Dugaan Ijazah Palsu Kandidat Walikota Bekasi Mulai Terungkap

Ilustrasi

BEKASI, POSBEKASI.COM – Polemik dugaan ijazah palsu calon kepala daerah menjadi masalah bersama, hingga perlu dituntaskan agar masyarakat lebih percaya memilih pemimpinnya untuk lima tahun ke depan.

“Ini masalah yang harus dituntaskan, karena ini masalah kita semua. Apalagi ijazah itu masih menjadi legalitas di Indonesia,” kata pakar pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Dirgantara, dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Mewujudkan Pilkada Kota Bekasi Jujur dan Adil” yang digelar di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, pada Rabu 20 Juni 2018.

Dalam forum tersebut, Ketua Tim Kordinator Advokasi pasangan calon (paslon) Nur Supriyanto – Adhy Firdaus (Nur-Firdaus), Bambang Sunaryo, mengungkapkan dugaan terjadinya penggunaan ijazah palsu harus dituntaskan, salah satunya yang diduga terjadi pada Pilwalkot Kota Bekasi.

KLIK : Loloskan Ijazah SMA Rahmat Effendi, KPU Kota Bekasi Akan Dilaporkan ke DKPP

Dikatakan Bambang, sejak penelusuran dan dilakukannya pengecekan untuk mencari kebenaran dugaan ijazah palsu dari calon Walikota Bekasi, Rahmat Effendi (RE), yang selama ini menjadi polemik di masyarakat, pihaknya menemukan fakta baru dengan keidentikan adanya pemalsuan ijazah yang digunakan calon petahana tersebut.

“Menyangkut Pilkada Kota Bekasi, diduga adanya temuan ijazah palsu. Setelah mengecek ke dinas dan sekolah asal, ternyata ditemukan alamat sekolah yang berbeda,” ungkapnya.

Hal ini lanjut Bambang merupakan fakta baru kasus dugaan ijazah palsu yang beberapa pekan lalu juga ia sampaikan ke publik melalui konfrensi persnya. Bahkan sebelum menggelar konfrensi persnya, kantor advokasi tersebut di kawasan Glaxy City, Kota Bekasi, Selasa 5 Juni 2018, digruduk tamu tak di undang guna menggagalkan pengungkapan temuan fakta baru tersebut.

KLIK : AMPD Desak KPU Kota Bekasi Tolak Ijazah Palsu Calon Walikota

Bambang menyayangkan KPUD Kota Bekasi tidak cermat melakukan verifikasi terhadap ijazah paslon yang mendaftar sebagai calon kepala daerah. Hal ini akan ditindaklanjutinya dengan mengadukan KPUD Kota Bekasi ke Dewan Kehormatan Penyenggara Pemilu (DKPP).

“Sudah dipastikan kami akan melaporkan KPUD Kota Bekasi kepada DKPP dalam waktu dekat ini,” terangnya.

Sebelumnya kata Bambang, pihaknya telah melaporkan dugaan pemalsuan ijazah palsu tersebut kepada Bawaslu, namun sampai saat ini belum direspon positif pihak Bawaslu.

KLIK : “Kepanikan di Injury Time” Dibalik Larangan #2018GantiWalikotaBekasi Pada Debat Publik

“Kami jadi bertanya-tanya, apa sebenarnya tugas Bawaslu selama ini? Karena masalah ini sangat serius tapi tidak ditindaklanjuti Bawaslu,” ujarnya.

Bambang enggan memaparkan temuan fakta baru dugaan pemalsuan ijazah RE dengan alasan menunggu Bawaslu dan DKPP yang mengungkapkannya pada persidangan.

Meski demikian, mulai terungkapnya dugaan pemalsuan ijazah tersebut seperti ilustrasi alur yang tergambar di atas dari hasil penelurusan tim advokasi.[REL/POB]

Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *