Fakta Baru Dugaan Ijazah Palsu RE, Hiu Hindiana: “Agar Warga Tahu Kebenarannya, Jangan Tersinggung”

Tim Advokat Nur – Firdaus, Bambang Sunaryo dan Hiu Hindiana.[IST]

BEKASI, POSBEKASI.COM –  Tim Advokat pasangan calon (paslon) Walikota dan Wakil Walikota Bekasi nomor urut 2 Nur Supriyanto – Adhy Firdaus, Hiu Hindiana menyatakan tidak ada upaya mencemarkan nama baik paslon nomor 1 Rahmat Effendi – Tri Adyanto (RE-Tri).

Dikatakan Hiu, jika memang ada data-data baru yang ditemukan maka pihaknya tentu saja akan melaporkannya.

“Jadi gini, perkara dugaan adanya ijazah palsu yang digunakan oleh paslon 1 itu, pengacara dia bilang udah inkracht perkaranya. Gini, Inkracht itukan berkekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum biasa yang dapat ditempuh lagi artinya menjadi satu keputusan apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap,” kata Hiu, Ahad 10 Juni 2018.

Sementara lanjut Hiu, tentang ijazah palsu tersebut sampai kini belum ada dan belum pernah disidangkan.

“Memangnya perkara itu sudah dinaikkan ke pengadilan atau belum? kan belum. Jadi bagaimana bisa inkracht? dasarnya apa? sehingga tidak ada putusan atas perkara tersebut. Ya kalau ada temuan baru tentang dugaan ijazah palsu, baru bisa kita laporkan,” ungkapnya.

KLIK : Ormas Tak Diundang Geruduk Konfrensi Pers “Ijazah Palsu” Rahmat Effendi, Bambang: Negara Tak Boleh Kalah Dengan Preman

Mengenai klaim adanya SP3 tentang kasus tersebut, Hiu menolak membenarkannya karena yang ada hanya surat pemberhentian penyelidikan, bukan SP3.  “Jika SP3 masih bisa digugat melalui pra peradilan,” ucapnya.

Sebelumnya, kuasa hukum Paslon 1 menegaskan akan mengambil langkah hukum untuk kasus pencemaran nama baik yang menimpa kliennya, Rahmat Effendi.

Kuasa hukum RE-Tri, Noval Al Rasyid  menyatakan kasus dugaan ijazah palsu kliennya sudah diberhentikan atau sudah SP3 di Bareskrim Mabes Polri.

Kuasa Hukum kubu paslon 1 itu juga sempat menyatakan bahwa kasus ini Nebis in Idem artinya seseorang tidak dapat dituntut lagi lantaran peristiwa yang baginya telah diputuskan oleh hakim seperti termaktub dalam Kitab Undang-udang Hukum Pidana. Hiu kembali menjelaskan bahwa itu berlaku jika suatu perkara yang punya kekuatan hukum tetap, misalnya sudah pernah diajukan dan diputuskan oleh pengadilan, maka dia tidak bisa lagi diajukan perkara yang sama dengan objek dan subjek yang sama.

KLIK : Fakta Baru Dugaan Ijazah Palsu Rahmat Effendi Dilaporkan ke Bawaslu

“Dalam perkara ini kapan diajukan ke pengadilan? mana putusannya kan nggak ada. Kalau ada pelaporan tentang itu bisa saja dinaikkan kembali kenapa tidak?,” jelasnya.

Menurut Hiu, pihaknya sama sekali tidak ada niat mencemarkan nama baik paslon 1. “Tidak ada, kita hanya ingin ungkapkan satu fakta kebenaran bahwa ditemukan data-data baru. Temuan baru yang dalam proses pelaporan salah satunya ke Bawaslu. Tapi malah dibilang sudah inkracht. Sekali lagi nggak ada inkracht,” ucapnya.

Hiu menyayangkan, adanya ketersinggungan soal pelaporan temuan fakta baru dugaan ijazah palsu tersebut. “Padahal ini dilakukan agar masyarakat Kota Bekasi juga tahu kebenarannya,” terangnya.[REL/POB]

Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *