Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bekasi, Mudiana, mengatakan, pihaknya hanya melakukan pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA) dari sisi administratif.
“Perizinan TKA di Kota dan Kabupaten saat ini merupakan wewenang Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sementara itu, perizinan TKA yang berada di Provinsi berada di Kementrian,” jelas Mudiana, Jumat 25 Mei 2018.
KLIK : 26 Pejabat Eselon lV Pemkab Bekasi Dirotasi
Mudiana menyatakan, perihal kewenangan tersebut berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bekasi. Sampai dengan bulan April 2018, PAD Kabupaten Bekasi yang diperoleh dari retribusi Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) baru mencapai Rp10 Milyar. Ia pesimis akan mencapai target sebesar Rp34 Milyar.
Mudiana menambahkan, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi IMTA, TKA diwajibkan membayar retribusi sebesar 100 dolar perbulan, retribusi ini masuk dan menjadi pendapatan pemerintah Kabupaten Bekasi.[]
Sumber: dakta.com