Selain itu pada acara tersebut dilakukan Deklarasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pasangan calon Kepala Daerah se-Jawa Barat 2018-2023 oleh KPU Provinsi Jawa Barat.
Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari yang hadir dalam kesempatan tersebut mengatakan, pihaknya menyambut baik penyelenggaraan pembekalan antikorupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
”Satu tahap pencalonan telah selesai dilaksanakan tinggal satu tahap lagi yaitu surat-surat terkait pengunduran diri semoga ini semakin melancarkan tahapan pilkada ini” ucap Ineu.
KLIK : Ketua DPRD Jabar Hadiri Pembekalan Anti Korupsi, Mahasiswa Cirebon Diskusi Peran DPRD
Ineu pun menilai bahwa dengan telah dilaksanakannya tahapan tersebut dapat mendukung terciptanya kondusifitas penyelenggaraan Pilkada Serentak di Jawa Barat yang akan berlangsung pada 27 Juni 2018.
Lebih lanjut Ineu berharap, setelah dilaksanakannya tahapan pengumuman LHKPN para calon kepala daerah dapat berkonsentrasi dalam tahapan kampanye dengan kondusif.
“Setelah ini para pasangan calon dapat berkonsentrasi berkampanye dengan kondusif dan menjadikan Pilkada di Jawa Bart ini berjalan dengan lancar” ujar Ineu.
Sementara itu Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menuturkan pembekalan antikorupsi kepada calon kepala daerah tersebut sengaja diberikan sejak tahap awal atau sebelum menjadi kepala daerah agar terhindar dari tindak pidana korupsi.
“Tahun ini kita mulai dari awal agar dalam proses mencapai kepala daerah, nantinya kepala daerah yang terpilih itu bisa terhindar dari korupsi atau tidak terjerat dalam tindak pidana korupsi,” kata Basaria.[REL/POB1]