Komisi V Minta Disdik Jabar Evaluasi SOP Penyusunan dan Pendistribusian Soal USBN

Komisi V DPRD Jabar menggelar rapat kerja lanjutan tim investigasi kebocoran soal USBN tingkat SMA/SMK, Senin 16 April 2018.[IST]

BANDUNG, POSBEKASI.COM – Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan rapat kerja lanjutan dengan tim investigasi terkait bocornya USBN tingkat SMA/SMK di Jawa Barat.

Tim investigasi yang terdiri dari Kepala Cabang Dinas dengan anggota unsur Dewan Pendidikan, Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), dan beberapa unsur pendidikan lainnya.

“Tim investigasi ini menghasilkan beberapa rekomendasi salah satunyab terkait proses penyusunan dan pendistribusian soal agar dikembalikan kepada pihak sekolah dan menyatakan  bahwa kebocoran soal dan jawaban kemungkinan kecil tidak terjadi,” kata Ketua Tim Investigasi Kebocoran USBN Husein Rahadian Hasan kepada wak media usai rapat kerja lanjutan tim investigasi tersebut, Senin 16 April 2018.

KLIK :  Bocor Soal dan Jawaban USBN, DPRD Jabar Bentuk Tim Investigasi

Menurut Husein, pihaknya sudah melakukan klarifikasi ke sejumlah pihak terkait dugaan kebocoran soal dan jawaban USBN tingkat SMA/SMK di Jawa Barat.

“Kita melakukan klarifikasi kepada tim penyusun soal, kita sudah dapatkan soal USBN itu dibuat oleh satu tim yang dikoordinasi oleh Bidang Pembinaan SMA alurnya sudah dilakukan sedemikian rupa dimulai dari workshop, penulisan kisi-kisi dan lainya,” jelas Husein.

Proses klarifikasi yang telah dilakukan kata Husein, pada tahapan distribusi master soal ditemukan bahwa alur pendistribusian dilakukan memakan proses yang cukup panjang.  Sehingga Tim Investigasi Kebocoran USBN menganggap perlu adanya revisi SOP USBN khususnya pada bagian penyusunan dan pendistribusian soal USBN.

“Master soal itu setelah dibuat kemudian didistribusikan ke cabang dinas, dari cabang dinas saya kepala cabang dinas tidak sempat memegang (master soal) dan langsung kita serahkan kepada MKKS kemudian K3S menyerahkan kepada sekolah,” paparnya.

KLIK : Ketua DPRD Jabar Minta Peserta UNBK Percaya Diri

Adapun dari serangkaian hasil investigasi dan klarifikasi yang telah dilakukan oleh Tim Investigasi Kebocoran USBN mengeluarkan beberapa rekomendasi, salah satunya terkait  perbaikan SOP penyusunan soal yang semula dilakukan oleh satu tim yang dikoordinasi oleh bidang pembinaan SMA, akan dikembalikan kepada pihak sekolah masing-masing.

“Kita akan kembalikan ruh dari USBN itu adalah ujian yang dilakukan di sekolah sehingga (soal) dibuat oleh sekolah,” ujar Husein.

Sementara, dugaan kebocoran soal dan jawaban USBN Jabar yang selama ini menjadi keresahaan berbagai pihak, Husein menyebut tim investigasi tidak menemukan adanya kebocoran soal maupun jawaban pada USBN Jabar.

Dari fakta dan data yang dikumpulkan katanya, beberapa sekolah di Kota Bandung kemungkinan kebocoran soal sangat kecil karena tidak berdampak signifikan pada nilai siswa di sekolah tersebut. “Dari tim kita tidak menemukan (kebocoran) soal,” ungkap Husein.

Menanggapi hasil investigasi tersebut Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Yomanius Untung, menilai permasalahan tersebut bersumber dari regulasi atau SOP pembuatan dan pendistribusian soal.

“Terkait regulasi dalam juknis dari Kemendikbud, sebenarnya soal cukup dibuat di satuan pendidikan setiap sekolah atau oleh MGMP masing-masing,” ujarnya.

KLIK : DPRD Minta Disdik Jabar Perhatikan Sarana USBN dan UNBK

Adapun pengambilalihan tugas penyusunan soal oleh Dinas Pendidikan Jabar dalam hal tataran untuk menjaga  kualitas dari soal tersebut sudah baik. Namun, pihaknya menyangkan langkah tersebut tidak diimbangi oleh dampak dari langkah tersebut sehingga menimbulkan potensi penyimpangan.

“Niatnya adalah agar soal yang dibuat memiliki kualifikasi yang terstandar, dan dianggap layak untuk disampaikan di ujian sekolah. Sayangnya, Dinas Pendidikan tidak menghitung dampak dari itu karena ada beberapa SOP yang longgar, di antanranya adanya pendistribusian ditambah kunci jawaban di waktu yang bersamaan,” ucap politisi Fraksi Golkar Amanah tersebut.

Komisi V memberikan rekomendasi terkait dengan penyusunan soal adalah agar soal diserahkan ke setiap satuan pendidikan sekolah dan meminta Dinas Pendidikan untuk menyusun rencana kegiatan upgrading para guru yang nanti akan ditugaskan untuk menyusun soal

“Ini penting karena jika mengacu pada juknis hari ini memang dilaksanakan di setiap satuan pendidikan sekolah,” pungkasnya.[REL/POB6]

Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *