Tim Advokasi Paslon No 2 Minta Mendagri Jatuhkan Sanksi pada Sekda Kota Bekasi

Surat Tim Advokasi paslon No 2 yang dikirim ke Mendagri untuk memproses sanksi pada Sekda Kota Bekasi Rayendra Sukarmadji.[IST]

BEKASI, POSBEKASI.COM – Ketua Tim Advokasi pasangan calon (paslon) Walikota Bekasi Nur Supriyanto – Adhy Firdaus, Bambang Sunaryo melayangkan surat ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait kode etik Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dinilai tak netral pada Pilkada Kota Bekasi 2018.

Surat tersebut dikirimkan pada 27 Maret 2018 untuk meminta Kemendagri memproses Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi Rayendra Sukarmadji yang dinilai tidak netral atas dugaan pelanggaran kode etik ASN.

Sebagaimana diwartakan media, pada 12 Maret 2018 beredar suara rekaman sambutan Rayendra di hadapan para ASN Kota Bekasi menyampaikan ajakan keberpihakan dan memilih salah satu paslon petahana.

Kasus yang sempat ramai dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Bekasi melakukan klarifikasi dengan emmeriksa Rayendra namun dengan alsan tidak ada bukti dan saksi akhirnya dihentikan.

“Kita sudah melayangkan surat bernomor 005/T/ADV)-NF/IV/2018, perihal dugaan pelanggaran Pemilu oleh Pejabat Pemko Bekasi tertangal 25 Maret 2018 dan diterima pegawai Mendagri di loket dengan petugas bernama Marwani pada 27 Maret 2018,” ungkap Bmabang dalam keterangan persnya Jumat 13 April 2018.

Dasar surat tersebut kata Bambang, pihaknya juga menyampaikan surat pengaduan ke Bawaslu Provinsi Jawa Barat dengan Nomor 004/T/.ADV-NF/IV/2018, perihal Permohonan Pengalihan Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran (oleh pejabat Pemko Bekasi) pertanggal 25 Maret 2018,” tulis Bambang dalam surat ke Mendagri itu.

KLIK : Giliran Lurah Jatiraden “Tak Netral” Dilaporkan ke Panwaslu

Menurut Bambang, Bawaslu Jabar telah merespons dan memberikan jawaban atas surat permohonan tersebut tertanggal 3 April 2018 nomor 218/BAWASLUPROV.JB/HK/IV/2018,  perihal jawaban Surat Nomor 004/T.ADV-NF/IV/2018, perihal permohonan pengalihan penanganan kasus dugaan pelanggaran.

Pada surat tersebut ketua Bawaslu provinsi Jawa Barat telah menyatakan bahwa penanganan kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat Pemko Bekasi atas nama Rayendra Sukarmadji selaku ketua Sekda Kota Bekasi telah ditangani Panwaslu Kota Bekasi sesuai aturan dan telah dinyatakan melanggar kode etik ASN, sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

KLIK : Nah Lo, Bawaslu Jabar Rekomendasi ASN “Tak Netral” Pemko Bekasi ke Komisi ASN

Surat Panwaslu sudah dikirim ke Komisi ASN untuk diambil langkah dan tindakan sesuai aturan yang berlaku oleh Komisi ASN atas pelanggaran kode etik yang dilakukan Rayendra.

“Kami memohon Mendagri dapat menindaklanjuti surat yang pertama nomor 005/T/ADV) -NF/IV/2018 perihal dugaan pelanggaran Pemilu oleh pejabat Pemko Bekasi pertanggal 25 Maret 2018 dan juga memperhatikan surat kami yang kedua ini,” terangnya.[REL/POB5]

Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published.