Hal ini terungkap dalam kunjungan kerja monitoring Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat di Kantor ATR/BPN Kabupaten Majalengka serta ke BIJB Kertajati, Selasa 10 April 2018.
KLIK : Komisi I DPRD Jabar Bahas Pembebasan Lahan LRT Jakarta – Bogor – Depok – Bekasi
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat M. Iqbal mengatakan bahwa hasil dari pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengadaan lahan untuk pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat ditemukan adanya selisih lebih bayar terkait pengadaan lahan, dikarenakan adanya lahan PSDA yang terjual oleh masyarkat.
Menindaklajuti hasil temuan tersebut Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat tanggap langsung dengan mendatangi ATR/BPN Kabupaten Majalengka untuk berkoordinasi perihal temuan tersebut.
KLIK : Bandara Kertajati Akan Layani Mudik dan Haji
Iqbal pun mendorong ATR/BPN Kabupaten Majalengka dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Barat untuk segera melakukan pengukuran ulang
“Mengenai anggaran untuk pengukuran dan sertifikasi lahan ternyata BPKAD Provinsi Jawa Barat telah menganggarkan sebesar Rp2 milyar,” ungkap Iqbal.[REL/POB]