Tak Netral, Rayendra Dilaporkan ke Bawaslu Kota Bekasi

Tim advokasi paslon Nur-Firdaus melaporkan Rayendra Sukarmadji ke Bawaslu Kota Bekasi, Rabu 14 Maret 2017.[IST]

posBEKASI.com, BEKASI – Tim Advokasi pasangan calon (paslon) Walikota Bekasi Nur Supryanto – Adhy Firdaus, kembali melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat ASN (Aparatur Sipil Negara) yang dinilai tidak netral dan berpihak kepada salah satu paslon Pilkada Kota Bekasi 2018.

Laporan ke Bawaslu Kota itu disampikan langsung tim advokasi yang dipimpin oleh HM Bambang Sunaryo, mendatangi Sekretariatan Bawaslu Kota Bekasi di Jalan Mayor Hasibuan, pada Rabu 14 Maret 2018.

Dalam laporan bernomor:04/LP/Kota Bekasi/13.03/III/2018 diterima oleh Usman dari Sekretariatan Bawaslu Kota Bekasi, dengan terlapor Rayendra Sukarmadji.

Dalam laporan disebutkan, pidato kegiatan pelantikan Plh Walikota Bekasi yaitu Sekda Kota Bekasi a.n Rayendra Sukarmadji,M.Si, yang diduga tidak netral dalam pelaksanaan Pilkada 2018. Yang mana dalam Pilkada 2018 Sekda Kota Bekasi a.n Rayendra Sukarmadji secara terang-terangan tidak netral dan mendukung paslon nomor urut 1 pada Pilwalkot Bekasi 2018 di Aula Nonon Soetani Pemko Bekasi, pada Senin 12 Maret 2018.

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bila terbuki melakukan pelanggaran, dapat dijatuhkan hukuman disiplin tingkat sedang hingga berat. Sanksi adalah penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun. Kemudian penundaan pangkat selama 1 tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun.

Sedangkan untuk disiplin tingkat berat dapat dijatuhkan sanksi berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun. Selain itu dapat dijatuhkan pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah. Kemudian pembebasan dari jabatan atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Sebelumnya, advokasi Nur-Firdaus ini melaporkan seorang ASN di lingkunagn Pemko Bekasi yang diketauhi menggunakan gambar wallpaper dengan ikon “Satu Hati” pada telepon selularnya.

“Kami dari tim Advokasi pasangan NF merasa keberatan dan hal itu akan merusak pesta demokrasi seperti poin-poin yang ada pada ‘deklarasi damai’. Di samping itu kami menganggap adanya dugaan pelanggaran atas perbuatan tersebut sehingga mohon kiranya Panwas Kota Bekasi mengambil langkah untuk menindak serta memproses ASN atas dugaan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS dan juga surat edaran Kemenpan RB No B/71/M.SM.00.00/2017 tentang pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2018,” kata Bambang, usai melaporkan seorang ASN ke Bawaslu, pada Rabu 7 Maret 2018 lalu.[REL/POB]

Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *