Ganjil Genap Diprotes, Menhub Minta Maaf

Sistem Ganjil Genap mulai diberlakukan di Bekasi.[ISH]

posBEKASI.com, BEKASI – Pemberlakukaan Ganjil Genap di Gerbang Tol Bekasi Barat dan Timur yang diprotes Indonesia Police Watch (IPW), dan bahkan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian meminta kebijakan Ganjil genap ini dievaluasi hingga tidak membikin masyarakat susah.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kota Bekasi atas kebijakan pembatasan akses kendaraan yang resmi diberlakukan, Senin 12 Maret 2018.

“Saya sampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan ini. Yakinilah, ketidaknyamanan tersebut merupakan bagian dari upaya kami memberikan servis kepada masyarakat,” kilah Menhub saat meresmian aturan kebjikan Ganjil Genap di Bekasi, pagi tadi.

Menhub menyatakan, sebesar apapun kritikan masyarakat terhadap pemerintah atas kebijakan ini harus tetap didengarkan. Diakuinya, sampai saat ini masih banyak pihak yang kurang setuju dengan Ganjil Genap ini.

“Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan Pak Kapolri bahwa suara masyarakat pun harus didengar, pendapat mereka mesti dipertimbangkan dan kalau perlu dicoba,” ucapnya.

Sementara, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, berharap pemberlakukan Ganjil Genap ini tidak bikin masyarkat tambah susah.

“Artinya, sambil berjalan sambil dievaluasi. Jangan sampai tiga solusi ini bikin publik lebih susah lagi,” kata jenderal bintang empat ini.

Tiga aturan yang diterapkan pada sistem Ganjil Genap tersebut adalah, pembatasan kendaraan pribadi (golongan I) dengan Ganjil Genap, larangan melintas bagi angkutan barang golongan III, IV, dan V, dan pemberlakuan Lajur Khusus Angkutan Umum (LKAU).

Sebelumnya, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, meminta warga Bekasi dan Pemko Bekasi tidak menggubris kebijakan yang dinilainya diskriminatif.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Ariyanto Hendrata, meminta Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mengkaji ulang rencana kebijakan sistem Ganjil Genap pada kendaraan mobil yang diterapkan di pintu Tol Bekasi Barat dan Bekasi Timur, Kota Bekasi.

“Kebijakan tersebut harus melakukan kajian komprehensif terlebih dahulu agar tidak berdampak kemacetan parah di Kota Bekasi. Sistem tersebut tidak memiliki kajian yang matang,” kata press rilis Ariyanto Hendrata yang diterima posbekasi.com, Jumat 9 Maret 2018.

Menurutnya, sistem Ganjil Genap ini bukan solusi karena warga Bekasi bisa saja masuk dari Pintu Tol Tambun ataupun Pondokgede. Jika itu terjadi “neraka” macet akan berpindah ke dua jalur tersebut.

“Akibatnya Peraturan Menteri Perhubungan itu tidak jelas manfaatnya dan menjadi sebuah kesia-sian,” ujarnya.

Senada dengan Neta Pane, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Ariyanto Hendrata, meminta Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mengkaji ulang rencana kebijakan sistem Ganjil Genap pada kendaraan mobil yang diterapkan di pintu Tol Bekasi Barat dan Bekasi Timur, Kota Bekasi.

“Kebijakan tersebut harus melakukan kajian komprehensif terlebih dahulu agar tidak berdampak kemacetan parah di Kota Bekasi. Sistem tersebut tidak memiliki kajian yang matang,” kata press rilis Ariyanto Hendrata yang diterima posbekasi.com, Jumat 9 Maret 2018.

Salah satu indikasi yang tidak matang kata Fraksi PKS itu adalah karena tidak punya solusi yang tepat terhadap daerah daerah sekitar akses yang nantinya akan dilalui terutama didaerah Kota Bekasi dan Kabupaten.

“Kalau tidak ada solusi secara langsung, Bekasi akan kena imbasnya yaitu macet dimana-mana,” ucapnya.[ISH/POB4]

Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *