Dihadiri perwakilan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Sekretaris Dinas maupun pejabat pengadaan, dan dari pihak pengusaha di Kota Bekasi, Selasa 27 Februari 2018.
Kepala Dinas Informasi Komunikasi Statistik dan Persandian (Diskominfostandi) Pemko Bekasi, Titi Masrifahati, menjelaskan kegiatan launching aplikasi tersebut didasari oleh beberapa dasar hukum dan undang-undang.
“Intruksi Presiden No 10 tahun 2016 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Undang-undang No 11 tahun 2011 tentang informasi publik,” jelas Titi.
Keynote speaker Erwin Effendi, menyatakan aplikasi online tersebut diharapkan dapat melanjutkan proses manual yang selama ini dilakukan dalam pengadaan. Dengan E-Kontrak SPSE V4.2, proses pengadaan bisa dilakukan lebih transparan.
“Proses pengadaan barang yang selama ini dilakukan langsung secara manual bisa memanfaatkan SPSE V.4.2. Sehingga diharapkan mampu meminimalisir atau bahkan menghilangkan terjadinya korupsi dalam pengadaan barang di Pemerintahan Kota Bekasi,” tutur Asisten Daerah (Asda) 1.
Menurutnya, setiap OPD mampu menjalankan pengadaan barang dengan efektif dan lebih baik malalui aplikasi ini.
“Jika terjadi dugaan praktik korupsi maka yang akan dirugikan justru adalah pihak pemerintahan. Dengan aplikasi transparan, akuntabel dan kredibel ini, maka menjadi contoh yang baik dalam pelaksanaan pengadaan yang sesuai dengan prosedur. Hal-hal yang tidak diinginkan kita yang jadi korban, dengan itikad yang baik saya rasa bisa menjalankan dan mengaplikasikan ini dengan baik,” tutupnya.[ISH]POB]