Hadir dalam pembukaan tersebut para kepala daerah dari 33 gubernur seluruh Indonesia, Rakernas APPSI tersebut mengusung tema kerja sama perdagangan antar daerah untuk penguatan ekonomi nasional yang dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo di Trans Luxury Hotel, Cibangkong, Batununggal, Kota Bandung, Rabu 21 Februari 2018.
Dalam sambutannya, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menyoroti soal peta kebencanaan di seluruh Indonesia. Pasalnya, setiap provinsi dan kabupaten/kota harus memahami setiap potensi bencana di daerahnya masing-masing.
“Setiap daerah harus mencermati dan memahami area rawan bencana,” ungkapnya usai membuka Rakornas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).
Dengan begitu, lanjut dia, pemerintah pusat dapat mengupayakan anggaran dan diskresi karena persoalan yang dialami setiap wilayah berbeda, baik potensi banjir, longsor, kebakaran hutan dan lain sebagainya.
“Seperti di Bali dengan Gunung Agung atau Gunung Sinabung, di daerah harus memahami area bencana juga Bandung Jabar banyak daerah gempa longsor. potensi-potensi itu yang harus dicermati,” tuturnya.
Diakuinya untuk saat ini yang paling siaga satu terkait kebakaran hutan adalah wilayah Provinsi Riau dan Sumatera Selatan karena terjadi setiap tahunnya. Selain itu, Ia juga berharap ada sinergitas dan konektivitas dari setiap wilayah terkait potens ekonomi dan sumber daya. Sehingga berbagai kebutuhan dapat dipenuhi dengan adanya saling pertukaran komoditas antar provinsi.
“Daerah dalam rangka menentukan skala prioritas ada sinergi dan konektivitas sehingga saling keterkaitan. Masyarakat Jabar akan sulit makan daging kalau tidak dipasok 650 ekor lebih sapi dari jatim, begitu juga tekstil dari jabar dikirim ke jatim,” katanya.
Dia menambahkan, dirinya mengingatkan kepada kepala daerah untuk menjaga keamanan dan ketertiban menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak. Situasi dan kondisi harus selalu terjaga agar penyelenggaraan hingga pelaksanaan pilkada serentak ini berlangsung dengan aman.
“Pilkada serentak tidak akan lama lagi, selama dalam persiapan hingga pelaksanannya harus menjamin keamanan dan kenyamanan bagi rakyat,” katanya.
Untuk itu, tambah dia, perlu konsolidasi semua pihak untuk menjaga Pilkada tetap aman dan berjalan dengan tertib. Ia juga menyebutkan jadwal rawan konflik mulai bulan Juni, Juli hingga Agustus. Mendagri juga meminta kepada para kepala daerah agar mencermati isu-isu atau gejala-gejala yang bisa timbul yang dapat menganggu ketertiban dan keamanan jelang pilkada.
Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari , S.Sos, MM mengatakan, terselenggaranya rakernas APPSI ini dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan terkait dengan pemerintahan. Selain itu, juga dapat menghasilkan rekomendasi yang dapat diimplementasikan di daerah.
“Tentunya saya berharap dengan diselenggarakannya rakernas APPSI ini dapat menghasilkan kebijakan baru dalam tatanan pemerintahan. Selain itu, saya menyambut baik rakernas APPSI ini agar dapat menghasilkan kebijakan yang strategisi untuk Jawa Barat ” ujar Ineu.
Hal serupa ditambahkan Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, H Syahrir, SE. Menurut dia, potensi daerah disetiap provinsi harus dikembangkan agar dapat menambah pendapatan daerahnya masing-masing. Selain itu, potensi daerah yang ada bisa disinergikan antara satusama lain. Sehingga semua daerah saling mendukung perekenomian masing-masing daerahnya.
“Potensi daerah seharusnya dapat saling mendukung, sehingga secara ekonomi juga dapat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” ucapnya.[REL/PB]