Sekda Jabar Iwa Karniwa mengatakan rencana pembangunan mall publik merupakan perluasan dari layanan yang diberikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jabar ke depan. “Nantinya bukan hanya pelayanan perizinan provinsi namun dari instansi vertikal pun kita masukan dalam mall layanan publik ini,” katanya di Bandung, Rabu 7 Februari 2018.
Lokasi mall pelayanan publik ini rencananya akan mengambil gedung dan lahan Badan Pelatihan SDM Jabar yang berlokasi di Kota Bandung. Pengembangan ini dilakukan mengingat kantor DPMPTSP Jabar saat ini dari segi luasan dan lokasi sudah tidak memungkinkan untuk diperluas. “Nanti BPSDM akan terkonsentrasi dan terpusat di Cipageran, Cimahi,” ujarnya.
Menurutnya upaya merancang mall ini menjadi salah satu tugas Satuan Tugas Kemudahan Berusaha yang dibentuk oleh Gubernur Jabar Ahmad Heryawan. Pihaknya menargetkan proses pembangunan dan penyiapan lay out mal bisa dilakukan pada 2018 ini. “Sehingga 2019 kita bisa selesai dan gunakan,” katanya.
Saat ini Satgas sendiri tengah mengkonsolidasikan tim teknis dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) teknis perizinan seperti Bina Marga dan Penataan Ruang, Energi dan Sumber Daya Mineral hingga pertanian untuk menempatkan personel di DPMPTSP. “Kita juga konsolidasikan layanan elektronik sampai tracking soal perizinan yang terhambat, izin juga didelegasikan ke kepala DPMPTSP,” paparnya.
Iwa menuturkan dalam mall layanan publik nanti pihak warga maupun pengusaha bisa datang dan mengurus perizinan maupun informasi dari mulai pemasangan listrik, pengurusan IMB hingga keperluan dengan pihak kepolisian. “Lay outnya sebagaimana mall, masyarakat nyaman dan mendapatkan pelayanan yang jelas. Begitu datang masyarakat mereka mendapatkan kepastian soal waktu dan biaya,” tuturnya.
Sebelumnya di Bappeda Jabar, Direktur Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wawan Wardiana mengatakan pihaknya menyambut baik jika Pemprov Jabar memiliki rencana memberikan pelayanan publik terpadu dalam mall layanan. “Selama Pemprov berpikir itu efektif, efisien dan mendongkrak pendapatan daerah silahkan saja,” katanya.
Menurutnya jika niatnya untuk mengoptimalisasi pendapatan selain soal kemudahan layanan, Pemprov Jabar bisa belajar pada terobosan yang dilakukan DKI Jakarta bersama KPK. DKI menurut Wawan memiliki satu data yang sangat lengkap dan terpadu dari semua suku dinas hingga lembaga terkait. “Kuncinya ada di integrasi data,” ujarnya.[REL/DIN]