“Satu spanduk yang terpampang di depan Perumahan Grand Bekasi Tinur itu hanya bertuliskan ‘Mohon Doa Restu Dalam Waktu Dekat Akan Dibangun Saluran Air Jalan Bantar Gebang Setu, Kali Siluman’ tidak ada papan plank proyek,” kata Rianto salah seorang warga yang mengeluhkan pekerjaan proyek tersebut megakibatkan kemacetan panjang hampir dua bulan terakhir ini.
Kepada Posbekasi.com, Kamis 19 Oktober 2017, Rianto berharap Walkota tidak saja turun ke lapangan tetapi juga menegur Kadis PUPR yang dinilainya tidak melakukan pekerjaan secara profesinal dan sesuai aturan.
“Kalau Kadisnya profesional pasti dia melaksanakan sesuai aturan seperti memasang papan plank nama proyek berikut asal dan besar anggarannya, serta lama pekerjaannya yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 dan Perpres Nomor 70 Tahun 2012. Regulasi ini mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai negara wajib memasang papan nama proyek,” paparnya.
Lebih lanjut dikatakannya, Walikota harus berani menunjukan ketegasannya pada pekerjaan yang salah atau tidak sesuai aturan yang dilakukan anakbuahnya.
“Saya kira Walikota adalah orang yang tegas dan tidak mau bermain-main dalam anggaran apalagi soal infrastruktur pembangunan diperuntukan untuk masyarakat. Tapi, Walikota juga harus berani membuktikannya pada warga Kota Bekasi untuk menindak Kadis PUPR bila memang bersalah dalam menjalankan tugasnya,” ucapnya.[HSB]