Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Pemkab Bekasi H. Abdillah Madjid, usai acara Sosialisasi Kegiatan Pengelolaan Administrasi Bantuan Perbaikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2017 di Gedung Wibawa Mukti, Kompleks Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Senin 29 September 2017.
Diikuti para Camat Se-Kabupaten Bekasi, Kepala Desa dan Lurah Se-Kabupaten Bekasi, Babinsa Se-Kabupaten Bekasi, Pendamping tingkat Kecamatan dan Desa Se-Kabupaten Bekasi dengan narasumber dari Team T 4 D Kejakasaan Negeri Cikarang.
“Penerima perbaikan rumah tidak layak huni atau rutilahu adalah usulan dari Kepala Desa setempat yang telah diverifikasi oleh Pokja tingkat desa dan kecamatan. Kemudian ditetapkan dengan keputusan Bupati Bekasi,” ujar Abdillah Madjid seperti dikutip dari laman bekasikab.go.id.
Dalam pelaksanaannya, penerima rutilahu menerima dana perbaikan ke rekening masing-masing. Yang kemudian oleh pendamping di desa dan babinsa setempat, disarankan menitipkan uangnya ke toko bahan bangunan atau toko material.
Selanjutnya, bersama penerima rutilahu, pendamping dan babinsa merencanakan perbaikan rumah sesuai dengan anggaran yang ada dan disesuaikan dengan peraturan Bupati Bekasi No. 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Fasilitasi Bantuan Perbaikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Bekasi.
“Untuk pembuatan administrasi pelaksanaan kegiatan, kami menggandeng Tim T 4 D dari Kejaksaan Negeri Cikarang,” katanya.
Menurutnya, hal itu untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan dan pembuatan administrasi pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan.
“Sejak digulirkannya program rutilahu, dengan rutilahu 2017 ini. Total sudah 22.000 unit rumah diperbaiki dengan program rutilahu. Semoga dengan menggandeng unsur TNI dan Kejaksaan Negeri, pelaksanaan program rutilahu berjalan lancar dan Kabupaten Bekasi lebih Bersinar.” Harapnya.[MET]