Meikarta dan Keadilan Sosial [3]: Proteksi Pemerintah

Pembangunan Meikarta.[IST]

POSBEKASI.COM – Persoalan kita sekarang ini, bukan persoalan tidak memberi ruang kepada investor menanamkan modalnya untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kita memerlukan investasi supaya pertumbuhan ekonomi dapat terus meningkat, dan momentum pembangunan yang sedang  dilaksanakan tetap terjaga dan tetap bergerak.

Persoalan mendasarnya adalah bahwa Konsep Pembangunan itu harus datang dan di-design oleh Pemerintah Republik Indonesia, dengan mengedepankan kesejahteraan rakyat dan berkeadilan sosial. Pemerintah memberi ruang dan mengendalikan ruang yang diberikan kepada investor agar tidak menggerus, atau mereduksi ruang yang diperuntukkan masyarakat banyak dan miskin. Jangan sampai pemerintah maupun pemerintah daerah menjadi stempel atas keinginan pihak investor. Jangan lupa pemerintah itu adalah lembaga hukum publik, bersifat nirlaba dan menjaga kepentingan publik, sedangkan investor adalah badan hukum private bersifat mencari untung sebesar-besar dan tidak bertanggung jawab urusan publik.  Investor sudah membayar pajak pada pemerintah  untuk mengurus publik.

Penyedotan uang masyarakat untuk memperoleh Apartment di Meikarta dengan nilai 12-18 juta /m2, dan dapat diskon jika lebih awal memberikan tanda jadi dan DP 10%, dengan janji fasilitas umum yang aduhai, mulai dari transportasi yang interconnecting, fasilitas rekreasi, pendidikan, olah raga perlu dicermati oleh pemerintah. Marketing yang luar biasa dan pendekatan yang menarik oleh para sales-sales akan cantik-cantik  mendorong sebahagian masyarakat tergiur. Apalagi kalau yang di”garap” adalah para PNS dan birokrat bisa membuat gelap mata dan dirangsang berprilaku koruptif. Atau setidak-tidaknya berutang dengan andalan uang remunerasi yang saat sekarang ini cukup lumayan diperoleh.

Karakter PNS semakin banyak tambahan gaji dan remunerasi yang diperoleh maka schema utang semakin meningkat pada umumnya. Anekdotnya Negara saja berutang, apalagi PNS.

Gejala pihak pengelola Meikarta menjadikan PNS dan Birokrat sebagai sasaran, antara lain;  saya  menerima WA Copas  foto surat Nota Dinas  salah satu Direktorat Jenderal Kementerian yang bergengsi yang meminta para Direktur mengerahkan pegawainya hadir pada acara sosialisasi penawaran Apartment Meikarta oleh pihak PT pengelola Kota Meikarta pertengahan Agustus 2017 ini. Surat ditanda tangani Kabag Umum, Kepegawaian dan Organisasi Setditjen Kementerian tsb.

Jika hal tersebut benar, bukan hoax tentu ini suatu gejala yang tidak benar dan tidak wajar, dan rentan terhadap berbagai godaan sehingga menimbulkan prilaku menyimpang dalam menyelenggarakan pemerintahan. Dan yang ironisnya, sosialisasi oleh pihak pengembang dilingkungan pegawai dan diruang kantor kementerian sudah menyalahi tupoksinya. Seharusnya hal tersebut menjadi urusan Koperasi atau Korpri di kementerian tersebut.

Harapan kita kepada pemerintah, sudah saatnya pemerintah menghentikan pembangunan yang mempertontonkan “kesenjangan”  antara lapisan masyarakat miskin dan masyarakat yang berkemampuan.  Pembangunan infrastruktur adalah suatu langkah strategis yang tepat  yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat, tetapi jangan sampai fasilitas tersebut “dibiarkan” dinikmati oleh mereka kelompok yang berduit. Bangunlah infrastruktur yang juga dinikmati oleh petani, nelayan, para pedagang eceran, pedagang kaki lima dan berilah mereka proteksi agar kegiatan ekonominya tumbuh sejalan dengan tersedianya infrastruktur tersebut.

Mari kita kobarkan semangat Proklamasi 17 Agustus 1945, agar  kita benar-benar MERDEKA dari belenggu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan dan ketidak adilan.

[Chazali H. Situmorang/ Dosen FISIP UNAS-Pemerhati Kebijakan Publik]

Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *