Meikarta dan Keadilan Sosial [2]: Implikasi Sosial

Proyek Meikarta

POSBEKASI.COM – Terlepas dari persoalan perizinan dan koordinasi lntas pemerintah daerah dengan pihak pengembang yang memang perlu diselesaikan sesuai dengan koridor regulasi yang berlaku,tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah implikasi yang terkait dengan persoalan sosial, mulai dari tidak meratanya kebijakan pembangunan, semakin terpinggirnya kelompok masyarakat miskin, adanya lingkungan eksklusive yang mempertontonkan kesenjangan sosial dan ekonomi, dan hal tersebut tentu mengimbas wilayah-wilayah sekitar Kab.Bekasi.

Mobilitas penduduk tidak bisa dibatasi dengan batas Kabupaten. Ibarat segelas berisi air penuh, kemudian dimasukkan sebongkah batu, maka air akan tumpah kemana-kemana mencari tempat yang lebih rendah.

Dalam persoalan Kota Meikarta, pihak Lippo Group sudah mengantongi izin lokasi dan izin peruntukan penggunaan tanah (IPPT) seluas 84 hektare. Dan rencananya akan dikembangkan menjadi seluas 500 hektar ( sebagai sebongkah batu) . Bayangkan penduduk ( ibarat air dalam gelas)  yang tinggal di lokasi pengembangan akan “terjun bebas” mencari tanah yang lebih murah karena tanah mereka secara halus maupun terpaksa harus dijual, dan uangnya digunakan untuk  membeli tanah  kelokasi kabupaten sekitarnya.

Yang lebih parah kalau yang dilepas itu lahan produktif sebagai sumber pencaharian yang  terpaksa dijual,  dan mereka tinggal dirumah kontrakan dan bekerja menjadi buruh, pedagang kaki lama, kerja serabutan. Masih lumayan kalau jadi Security, tetapi yang gawat kalau memilih pekerjaan sebagai penjahat, pelacur, perampok, begal. dan kalau sudah persoalan dan penyakit masyarakat, tentunya menjadi tanggung jawab pemerintah.

Dari sisi investasi memang luar biasa, diperhitungkan pihak Lippo Group akan mengelontorkan dana sebesar Rp278 triliun untuk pembangunan dilahan 500 hektar. Angka itu mendekati jumlah dana  APBN  yang dibutuhkan pemerintah untuk membangun infrastruktur diseluruh Indonesia. Masuk juga diakal kalau Demiz menyebut proyek Meikarta oleh Lippo Group ibarat Negara dalam Negara.

[Chazali H. Situmorang/ Dosen FISIP UNAS-Pemerhati Kebijakan Publik]

Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *