DPRD Karawang Nilai Pemkab Tak Realistis Larang Warga Jual Sawah

Jual lahan sawah.[IST]

Jual lahan sawah.[IST]

POSBEKASI.COM – DPRD Kabupaten Karawang meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang mengeluarkan jaminan agar masyarakat tidak menjual sawahnya untuk kepentingan pembangunan.

Larangan tersebut di susun Dinas Pertanian Karawang tentang ada larangan pemilik sawah menjual areal persawahan yang di alih fungsikan ke non pertanian.

DPRD Karawang menyarankan agar ada jaminan bagi pemilik sawah untuk tidak menjual areal sawahnya yang dialihfungsikan ke nonpertanian.

“Dalam Raperda LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) yang disusun Dinas Pertanian Karawang, ada larangan pemilik sawah menjual areal sawahnya untuk kepentingan pembangunan,” kata anggota Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Raperda LP2B) DPRD Kabupaten Karawang, Natala Sumedha, di Karawang, Jumat 17 Maret 2017.

Dikatakanya, larangan Pemkab terhadap masyarakat pemilik sawah itu tidak realistis jika tidak ada jaminan bagi masyarakat.

“Sawah itu milik masyarakat, tapi Pemkab melarang menjual sawah mereka. Kalau tidak jaminan tentang larangan menjual sawah itu, tentunya tidak realistis. Jadi Pemkab harus memberi jaminan bagi mereka,” terangnya.

Lebih lanjut Natala mengatakan, telah menyarankan hal tersebut di hampir setiap pembahasan Raperda tentang LP2B. Itu juga disampaikan agar nantinya ketentuan mengenai LP2B tidak parsial.

“Pansus Raperda LP2B masih melakukan pembahasan. Diperkirakan, pembahasannya masih cukup panjang karena masih ada banyak hal yang harus diperjelas oleh Dinas Pertanian sebagai instansi yang mengusulkan Raperda tersebut. Nanti masih akan ada lagi rapat-rapat pembahasan mengenai Raperda LP2B,” ujarnya.[MET]

Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *