![BPK.[IST]](https://posbekasi.com/wp-content/uploads/2016/04/BPK-Pusat.jpg)
“Hari ini BPK mulai turun melakukan evaluasi laporan keuangan. Siapkan seluruh laporannya, sebab laporan keuangan penting terkait dengan tertib administrasi,” katanya di Bekasi, kemaren.
Menurut dia, Pemkot Bekasi selama ini belum berhasil meraih opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak kepemimpinan Rahmat Effendi-Ahmad Syaikhu.
“Kalau (tahun ini) hasilnya masih WDP, artinya setahun ini kita hanya menghabiskan uang dan tenaga saja,” katanya.
Rahmat juga berpesan kepada pimpinan SKPD untuk menunda seluruh agenda cuti kerja yang berkaitan dengan urusan pribadi pegawai selama proses penilaian BPK berlangsung.
“Kemarin ada yang minta izin ke saya ada aparatur yang berniat melakukan perjalanan ziarah ke Yarusalem atau ke Masjidil Haram. Tapi saya minta tunda dulu selama dua bulan ke depan sampai BPK selesai melakukan penilaian,” katanya.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi, Widodo Indrijhiantoro, mengatakan pada penyerapan anggaran pada 2015 di Kota Bekasi cukup tinggi dari nilai APBD sebesar Rp3,7 triliun, atau sekitar 81,81 persen bisa tersalurkan untuk pembangunan.
“Karena itu pada triwulan pertama 2016 ini, di semua SKPD dapat segera menjalankan surat edaran wali kota tentang tata cara penyerapan anggaran dengan tepat dan sesuai tahapan,” katanya.
“Surat edaran itu memerintahkan agar proyek besar tidak menumpuk di akhir tahun, maka harus dilakukan perencanaan penyerapan dengan cermat,” katanya.
Namun demikian, pihaknya telah mengantisipasi perlambatan penyerapan keuangan daerah 2016 dengan pembentukan pengadaan lelang umum barang dan jasa pada 2016 sehingga proses lelang dapat berjalan dengan baik.
“Pada triwulan pertama 2016, dilakukan persiapan belanja rutin berupa biaya rapat dan sebagainya, dan pada triwulan dua, tiga dan empat proyek besar harus sudah bisa di kerjakan bertahap ,” katanya.[ANT/IDH]